Perusahaan Perorangan

Perusahaan Perorangan

Badan usaha perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh satu orang, sumber permodalannya juga dari satu orang yang sekaligus berperan sebagai pemimpin, pemilik, dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Ciri-ciri perusahaan perorangan sebagai berikut.

a. Modalnya milik sendiri.
b. Dipimpin dan bertanggung jawab sendiri.
c. Keuntungan untuk sendiri.

Berikut ini kelebihan dari perusahaan perorangan.

a. Pemilik perusahaan sekaligus sebagai pengelola usaha.
b. Keuntungan dinikmati seluruhnya oleh pemilik.
c. Rahasia perusahaan terjamin.
d. Modal usaha tidak terlalu besar.
e. Perkembangan usaha lambat.
f. Biaya organisasi rendah.
g. Pajak dibebankan kepada pemilik perusahaan, bukan pada perusahaan.
h. Peraturan yang mengikat perusahaan sedikit.
i. Semangat kerja pemilik tinggi.

Berikut kekurangan dari perusahaan perorangan.

a. Wewenang dan tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas.
b. Modal perusahaan terbatas.
c. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin.
d. Manajemen perusahaan rendah.
e. Kecakapan pemimpin terbatas.
f. Kerugian perusahaan ditanggung pemilik.

perusahaan perorangan

Prosedur pendirian perusahaan pribadi

1. Membuat akte perusahaan ke notaris.

Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda ke notaris. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.

2. Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.

Surat ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Biasanya Anda dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan kelurahan lain kelurahan.

3. Mengurus NPWP perusahaan.

Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh kira-kira 2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, Anda sudah mendapatkannya di siang hari. Selain itu, tidak ada biaya administrasi yang perlu Anda bayar.

4. Mendapatkan Surat Keputusan pendirian perusahaan dari

Departemen Hukum dan HAM. Ini biasanya diurus oleh notaris Anda. Notaris biasanya menyerahkan salinan akte perusahaan, Surat Keterangan Domisili dan NPWP perusahaan Anda untuk mendapatkan SK perusahaan.

5. Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi. Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat.

6. mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.

 

*********************

Bagi anda yang ingin mengurus pendirian badan usaha (cv, pt, ud, toko, dll) bisa menghubungi biro jasa kami.

free konsultasi

anda bisa datang ke kantor kami atau kami yang datang ke tempat anda.

melayani : seluruh kota atau kabupaten di wilayah jawa timur

khusus : surabaya, sidoarjo dan gresik

contact :

mbak ninien

no hp : 0821 4241 6454

pin BB : 5501E5D6

alamat :

jl banjar kemantren no 23

buduran – sidoarjo

cv rizky jasa

Peta Lokasi CV Rizky Jasa
peta lokasi cv rizky jasa

Advertisements

Cara Mendaftar NPWP

Cara Mendaftar NPWP

Sejak tahun 2014 yang lalu proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih mudah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya NPWP tidak bisa digunakan untuk bertransaksi lasannya adalah karena pada sebelumnya ada SKTS (Surat Keterangan Terdaftar Sementara) dimana surat ini dianggap sudah memenuhi syarat kalau NPWP yang ada disana merupakan NPWP miliknya.

Padahal NPWP yang telah tertera di SKTS belum di setujui oleh Kantor pelayanan Pajak Terdaftar kemungkinan karena berkasnya tidak dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah tempat kita terdaftar. Dengan kata lain sekarang jauh lebih aman daripada sebelumnya.

Jangka waktu penyelesaian Pendaftaran NPWP adalah 1 hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap.

jika Wajib Pajak melakukan pendaftaran secara online melalui Sistem e-Registration 1 hari kerja dihitung sejak informasi pendaftaran, melalui Sistem e-Registration tersebut, diterima KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

Formulir Pendaftaran NPWP harus diisi secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya supaya pelayanan bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu hari.

Maka dari itu Wajib Pajak diharapkan telah menyiapkan data pendukung untuk mengisi formulir permohonan yaitu sebagai berikut :

  1. Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
    1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
      1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
      2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
    2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
      1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing; dan
      2. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
    3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
      1. fotokopi Kartu NPWP suami;
      2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
      3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.
    4. Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, berupa :
      1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
      2. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
      3. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
    5. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajaksesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk  bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), berupa :
      1. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
      2. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
      3. fotokopi Kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
      4. dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
    6. Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa:
      1. surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
      2. Kartu Tanda Penduduk.
    7. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu berupa:
      1. fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk;
      2. surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
      3. dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

Maka dari itu ada baiknya untuk mempersiapkan terlebih dahulu syarat-syarat pendaftaran tersebut biar proses bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah.

Untuk pendaftarannya sendiri dapat dilakukan dengan cara :

  • Secara Elektronik melalui eRegistration

Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di http://www.pajak.go.id. Dokumen- dokumen yang dipersyaratkan di atas, kemudian dikirimkan ke KPP tempat Wajib Pajak mendaftar. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.

  • Secara Langsung

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:

  1. secara langsung;
  2. melalui pos; atau
  3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat.

Kegiatan Pelayanan ini dimulai pada saat Wajib Pajak menyampaikan berkas permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berakhir pada saat Petugas KPP menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak. Output yang dihasilkan oleh jenis pelayanan ini adalah SKT dan NPWP.

cara mendaftar npwp

*********************

Bagi anda yang ingin mengurus laporan pajak atau keuangan bisa menghubungi biro jasa kami.

laporan keuangan perusahaan
laporan pajak pribadi tiap bulan
laporan pajak badan tiap bulan
laporan SPT tahunan pribadi dan badan

free konsultasi

anda bisa datang ke kantor kami atau kami yang datang ke tempat anda.

melayani : seluruh kota atau kabupaten di wilayah jawa timur

khusus : surabaya, sidoarjo dan gresik

contact :

mbak ninien

no hp : 0821 4241 6454

pin BB : 5501E5D6

alamat :

jl banjar kemantren no 23

buduran – sidoarjo

Peta Lokasi CV Rizky Jasa
peta lokasi cv rizky jasa

Syarat Pengurusan Paspor

Syarat Pengurusan Paspor

 

Pengertian Paspor

Paspor merupakan Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI dimana dokumen ini dikeluarkan untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas Pemegangnya dan berlaku pada jangka waktu tertentu.

Syarat Permohonan Paspor Baru

Bukti domisili :

1). Bagi Warga Negara Indonesia harus menyertakan bukti domisili yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dengan alamat yang sama dan masih berlaku.

2). Bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri tanda “Tanda Bukti Penduduk Negara setempat”, atau Petunjuk atau Bukti ataupun Keterangan lain yang menunjukan bahwa pemohon bertempat tinggal di Negara tersebut, atau bukti yang telah menyatakan bahwa pemohon telah melakukan kewajiban melaporkan diri di Perwakilan Negara RI.

 

Bukti Identitas diri yang dibutuhkan berupa :

1). Akte atau Surat Kelahiran;

2). Ijazah;

3). Akte Perkawinan/Surat Nikah/Surat Baptis;

4). Surat Keterangan lainnya atau dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil/Polri/TNI/ Karyawan Swasta diperlukan izin dari Instansi yang bersangkutan.

4. Surat Keputusan Ganti Nama sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bagi anak yang berusia dibawah 17 Tahun dan belum menikah melampirkan :

a. KTP Orang Tua yang masih berlaku;

b. KK (Kartu Keluarga) anak terdaftar;

c. Akte Perkawinan/Surat Nikah Orang Tua;

d. Akte Kelahiran;

e. Surat Pernyataan (izin) Orang Tua;

f. Paspor Orang Tua.

6. Bagi yang akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri melampirkan Surat Rekomendasi dari Kemenakertrans.

7. Bagi ABK (Anak Buah Kapal) melampirkan : Buku Pelaut, Daftar ABK (crew list), Surat Rekomendasi dari Nakhoda atau Agen Perusahaan Perkapalan tempat bekerja.

8. Tidak terdaftar dalam daftar pencegahan.

9. Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

PENGGANTIAN PASPOR

1. Karena Habis berlaku dan Penuh

a. Persyaratan sama dengan Permohonan Paspor Baru;

b. Melampirkan Paspor Lama.

 

2. Karena Rusak dan Hilang

a. Persyaratan sama dengan Permohonan Paspor Baru, dilengkapi :

b. Bagi Pemohon  karena paspor lama rusak melampirkan Paspor yang rusak.

c. Bagi Pemohon karena Paspor lama hilang melampirkan Surat Keterangan Hilang Paspor dari Kepolisian setempat.

d. Pemohon terlebih dahulu akan dimintakan keterangan yang akan dituangkan dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan selanjutnya berkas yang bersangkutan diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI untuk mendapatkan Keputusan (Keputusan dapat berupa Persetujuan, Penolakan, atau Penundaan).

paspor

******************

Bagi anda yang ingin mengurus dokumen paspor baru, memperpanjang paspor ataupun pengurusan KITAS (kartu ijin tinggal sementara) bisa menghubungi biro jasa kami.

free konsultasi

anda bisa datang ke kantor kami atau kami yang datang ke tempat anda.

melayani : seluruh kota atau kabupaten di wilayah jawa timur

khusus : surabaya, sidoarjo dan gresik

contact :

mbak ninien

no hp : 0821 4241 6454

pin BB : 5501E5D6

alamat :

jl banjar kemantren no 23

buduran – sidoarjo

Peta Lokasi CV Rizky Jasa
peta lokasi cv rizky jasa

Syarat Mengurus NPWP

Syarat Mengurus NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas atau tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Setiap kali berurusan dengan kantor pajak maka setiap wajib pajak  wajib menggunakan NPWP.

Sebenarnya pada saat ini pemerintah telah menyediakan media atau fasilitas untuk pembuatan NPWP secara online namun mungkin karena kurang sosialisasi atau promosi maka masih banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mengurus NPWP baik yang dilakukan secara online atau offline.

Berikut ini adalah Syarat Mengurus NPWP diantaranya :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:

Syarat bagi WNI adalah KTP, sedangkan bagi WNA adalah paspor.

 

2. Untuk Wajib Pajak Badan

  • Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap
  • NPWP pimpinan / penanggung jawab badan
  • KTP bagi WNI atau passport bagi penanggung jawab asing
  • Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut / Pemotong
  • Surat Penunjukan sebagai Bendahara
  • KTP dari Bendahara
  • Untuk Joint Operation (JO) sebagai Wajib Pajak
  • Perjanjian kerja sama / Akte Perjanjian sebagai Joint Operation
  • WNI adalah KTP, sedangkan bagi WNA penanggung jawab adalah paspor
  • NPWP pimpinan / penanggung jawab JO.

 

Semoga informasi Syarat Mengurus NPWP di atas bisa membantu anda.

Terima kasih telah berkunjung ke Biro Jasa Jawa Timur.

Pendirian Perusahaan Perorangan / UD / PD

Berikut ini adalah daftar dokumen yang harus diurus sebelum melakukan pendirian perusahaan perorangan diantaranya :

1. Domisili
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 

Setelah anda melengkapi ketiga dokumen di atas maka langkah yang selanjutnya adalah melengkapi syarat lain yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan perorangan.

Berikut ini adalah syarat yang dibutuhkan diantaranya :

1. Foto copy NPWP Pribadi
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Nama usaha
5. Sewa menyewa/PBB
6. Pass Photo 3×4=2 lembar.

badan usaha perorangan

Semoga informasi Pendirian Perusahaan Perorangan / UD / PD di atas bisa membantu anda.

Terima kasih telah berkunjung ke Biro Jasa Jawa Timur.